I Konsep Dasar PKN - Resume Buku Pengantar Demokrasi

RESUME BUKU

PENGANTAR DEMOKRASI

MATA KULIAH KONSEP DASAR PKN

Resume ini disusun untuk

memenuhi salah satu tugas Konsep Dasar PKN

DOSEN PENGAMPU

SEKAR PURBARINI KAWURYAN, SIP

DISUSUN OLEH :

KELAS C

RIZQI MUNANDAR

10108241082

PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga resume ini dapat terselesaikan dengan sebaik-baiknya.

Resume ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah “KONSEP DASAR PKN”. Resume ini juga merupakan salah satu wadah untuk menganalisis segala hal khususnya segala hal yang berhubungan dengan mata kuliah “KONSEP DASAR PKN".

Dalam penulisan resume ini, saya mendapat dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu ijinkanlah saya menghaturkan terima kasih kepada:

1.                  Ibu Sekar Purbarini Kawuryan, SIP sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan saran yang sangat membantu dalam penyusunan resume ini.

2.                  Keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan material maupun spiritual.

3.                  Teman-teman kelas IC Kampus UPP II UNY yang selalu memberikan dukungan  dalam penyelesaian resume ini.

4.                  Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi positif dalam proses pembuatan resume ini.

Saya sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu  kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diperlukan untuk pembuatan resume dilain kesempatan.

Akhirnya semoga Yang Maha Kuasa membalas dengan pahala yang setimpal serta kehadiran makalah ini turut menyemarakkan proses pembelajaran dalam mata kuliah KONSEP DASAR PKN.

                                                                                                            Yogyakarta, Desember 2010

                                                                                             

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL           ………………………………………………………………………………….       1

KATA PENGANTAR  ……………………………………….……………………………………….      2

DAFTAR ISI…………………..……………………………………………………………………….     3

BAB I PENDAHULUAN

A.     Pengantar …….......……………………………………………………………………….     4

B.     Tujuan Penulisan ....……………………………………………………………………….    5

C.     Manfaat Penulisan ...……………………………………………………………………….   5

BAB II  RESUME ……………..……………………………………………………………………….    6

BAB III PEMBAHASAN

A.     Komentar ………....……………………………………………………………………….    13

B.     Pembahasan ……………………………………………………………………………….    14

BAB IV PENUTUP

A.     Kesimpulan  ……….……………………………………………………………………….   20

B.     Saran ……………….……………………………………………………………………….   20

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1. Pengantar

Istilah demokrasi di abad 21 ini sepertinya sangat populer sekali. Di belahan dunia ini banyak negara yang mendengungkan demokrasi. Sepertinya setiap negara tidak ada yang mau ketinggalan dengan sistem ini. Namun kadang arti demokrasi sendiri sering luntur seiring dengan perkembangan waktu. Banyak demokrasi yang berkedok untuk kepentingan rakyat yang justru menguntungkan pihak penguasa saja.

Untuk memahami asal usul demokrasi ini, kita harus mengetahui akar dari demokrasi itu sendiri. Sebenarnya, darimana demokrasi ini timbul? Secara teoritis timbulnya demokrasi dari Yunani, yang berasal dari kata, demos yang berarti rakyat dan kratein atau kratos yang berarti kekuasaan. Namun, sebenarnya nilai-nilai demokrasi ini sudah ada sejak dahulu kala ketika manusia membutuhkan aturan untuk mengatur kehidupan mereka. Saat mereka hidup bersama, mereka butuh aturan untuk mengatur mereka. Nilai-nilai demokrasi ini akhirnya berkembang seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri.

 Dalam pelaksanaannya, demokrasi selalu mendapatkan tantangan. Mulai dari kediktaroran sampai faham komunis di era mpdern ini. Dalam berbagai bidang, tantangan ini seperti tiada habisnya saja. Masalah persamaan di depan hukum, ketidakadilan gender, masalah para buruh dan masih banyak sekali yang menjadi permasalahan demokrasi. Namun berkat perjuangan rakyat dan berbagai pihak yang mendukungnya, akhirnya masalah tersebut lambat laun mulai terselesaikan.

Yang menjadi permasalahan dewasa ini adalah bagaimana menjaga demokrasi dari pengaruh komunis. Saat ini banyak wajah-wajah demokrasi padahal nyatanya mereka adalah komunis. Komunis berwajah demokrasi ini sangat membahayakan sekali. Di depan mereka mengatakan akan memberi kemakmuran kepada rakyatnya, lalu rakyat akan diberi kebebasan, rakyat mempunyai hak di negaranya, tapi tak lain itu hanya janji belaka yang tak akan pernah di wujudkan dalam suatu negara komunis. Mereka hanya memakai topeng demokrasi untuk menarik perhatian rakyat. Setelah rakyat terjebak, barulah komunis menjeratnya.

Maka dari itu, kita perlu memecahkan masalah ini. Agar masalah tidak menjadi berlarut-larut, harus secepatnya diselesaikan.  Masalah ini akan benar-benar teratasi jika kita benar-benar konsisten dan bersatu dalam memecahkan masalah yang ada dalam permasalahan demokrasi ini.

2. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan resume ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah “KONSEP DASAR PKN” dan sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti Ujan Akhir Semester (UAS) Konsep Dasar PKN. Dengan penulisan resume ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa. Dengan penulisan resume ini, mahasiswa dilatih untuk meresume secara runtut apa yang ada di dalam buku yang diresume serta menganalisis permasalahan dengan mengaitkan fakta dan teori yang ditulis di buku.

Selain itu resume ini disusun untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi, serta menjelaskan perihal demokrasi di Indonesia dan pada umumnya dengan mengaitkan teori yang ada di buku yang diresume dengan fakta yang terjadi.

3. Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan resume ini adalah memberikan gambaran umum kepada masyarakat khususnya pelajar atau mahasiswa tentang demokrasi. Dari mana demokrasi itu, bagaimana pelaksanaannya, apa yang menadi masalah dalam demokrasi, lalu bagaimana menjaga demokrasi akan dibahas dalam resume ini.

Secara umum, manfaat yang dapat diperoleh dari resume ini adalah sebagai berikut:

1.      Bagi mahasiswa akan bisa menambah pengetahuan khususnya yang berhubungan dengan mata kuliah “KONSEP DASAR PKN”.

2.      Bagi masyarakat umum, memberi pengetahuan secara umum tentang materi yang ditulis dalam resume ini, yaitu tentang demokrasi.

BAB II

RESUME

          

1. BAGAN UTAMA

 

1. DETAIL PETA KONSEP

 

 

       

 

	RUSIA : a.Pembebasan budak (1861) b.Semasa Pemerintahan Lenin, masyarakat menolak komunisme.

 

 

 

                                         

 

                                

Kampanye Pemilu (Perancis 1946)

                            

	Masyarakat dalam bekerja

 

                                

Bekerja tanpa tekanan dari pihak manapun

 

BAB III

PEMBAHASAN

1. Komentar terhadap isi buku

Buku yang bermutu bagus adalah buku yang bila dibaca mampu mempengaruhi pembacanya. Buku ini sungguh sangat menakjubkan karena judul tersebut sangatlah sederhana namun materi yang dibahasnya begitu mendalam. Pemikirannya begitu tajam sehingga peristiwa-peristiwa yang dibahas begitu mendetail sampai ke akar  permasalahan.

Secara umum buku ini sangat bagus. Untuk menerangkan maksud dari kalimat-kalimat yang diuraikan diberikan banyak ilustrasi sehingga pembaca menjadi lebih jelas dalam memahami maksud kalimat yang diuraikan. Gambar ini sangat membantu sekali dalam menjelaskan ataupun memberi contoh peristiwa yang dimaksud, sehingga pembaca akan lebih memahami dengan materi yang ada di buku.

Saya setuju dengan apa yang disampaikan penulis dalam buku ini. Di dalam buku ini, dituliskan tentang demokrasi, ada akar demokrasi, demokrasi dalam pelaksanaan, persoalan-persoalan demokrasi, tantangan demokrasi, bagaimana menjaga demokrasi, dan lain sebagainya. Apa yang ditulis dalam buku ini sungguh relevan dengan kehidupan saat ini, khususnya di abad 21, abad yang penuh dengan kemajuan diberbagai bidang sehingga nilai-nilai kemanusiaan kadang terabaikan.

Buku ini penting sekali untuk dibaca karena saat ini sedang hangat-hangatnya dibicarakan mengenai demokrasi, hampir semua negara ikut-ikutan menyuarakan demokrasi sehingga kehadiran buku ini sangat membantu dalam menghadapi demokrasi yang sedang berkembang saat ini.

2. Pembahasan

Mendengar istilah demokrasi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dimana-mana didengungkan  demokrasi. Bahkan Presiden Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pun ikut menyuarakan suara demokrasi saat rakornya dengan para menteri di tahun 2010. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah Indonesia sudah sesuai dalam menerapkan sistem demokrasi yang penduduknya lebih dari 220 juta?

Pertanyaan yang sekiranya penting. Secara teori, demokrasi akan berjalan dengan baik baik bila penduduknya tidak terlalu banyak. Kenapa bisa dikatakan demikian? Demokrasi itu kedaulatannya berada di tangan rakyat. Sedangkan tidak mungkin semua rakyat yang menjadi penguasa. Oleh karena itu rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa. Untuk memilih siapa yang menjadi penguasa sendiri, menurut sistem demokrasi haruslah rakyat yang memilih secara langsung, tapi itu jelas tidak mungkin bila diterapkan di Indonesia yang penduduknya ratusan juta karena rakyat tidak mungkin mengunjungi TPS untuk memilih penguasa secara langsung. Untuk itu rakyat memilih secara langsung lewat daerahnya masing-masing yang selanjutnya disebut sebagai system demokrasi tidak langsung.

 Demokrasi bisa diartikan kedaulatan yang bersumber dari rakyat. Karena jumlah rakyat itu banyak maka rakyat memberikan sebagian kekuasaannya untuk diberikan kepada penguasa. Setelah rakyat memberikan sebagian kekuasaannya kepada penguasa, penguasa mempunyai wewenang untuk mengatur rakyat. Kadang aturan itu dirasa rakyat sangat memberatkan sehingga rakyat akan menyampaikan apa yang diinginkan atau boleh saya katakan sebagai ‘aspirasi’. Dalam menyampaikan aspirasi rakyat ridak serta merta langsung menyampaikan aspirasinya kepada penguasa. Oleh karena itu diperlukan wakil yang mau menampung aspirasi masyarakat, atau bisa saya katakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Secara teoritis memang mudah. Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada DPR, lalu DPR akan menyampaikan aspirasi dari rakyatnya ke MPR untuk dibahas bersama. Namun dalam praktek di lapangan, aspirasi tersebut jarang ada yang terealisasikan. Karena apa? Ada banyak sebab.

Yang pertama, wakil-wakil dari DPR merasa bahwa aspirasi tersebut akan merugikan dirinya atau kelompoknya sehingga aspirasi tersebut hanya diterima tanpa direalisasikan. Contoh, pada saat Pemerintah menaikkan harga BBM. Rakyat banyak yang tidak setuju karena itu sangat memberatkan kehidupan masyarakat. Lalu apa yang dilakukan teman-teman yang duduk di kursi rakyat? Mereka hanya berdebat tanpa hasil yang jelas yang ujung-ujungnya sama saja. Saya tidak bermaksud untuk memunafikkan mereka, tapi saya sering berfikir bahwa mereka hanya melakukan apa yang membuat mereka untung.

Yang kedua, aspirasi dirasa hanya keinginan sementara. Misal dalam bencana banjir yang tiap tahunnya sering melanda DKI Jakarta. Rakyat sudah berulangkali menyampaikan kepada Pemerintah agar secepatnya masalah banjir segera diatasi. Namun sampai tahun 2010 ini tetap juga banjir menjadi teman keseharian mereka. Lalu dimana peran Pemerintah? Apakah mereka akan menganggap masalah ini hanya sementara saja? Memang tidak mudah untuk menyelesaikan masalah demikian, namu setidaknya Pemerintah menunjukkan tekad bahwa masalah seperti itu akan cepat diselesaikan.

Yang ketiga, memanfaatkan masa jabatan yang sementara. Dengan jabatan yang sementara, mereka tidak perlu khawatir akan apa yang akan mereka lakukan sementara menjabat. Apalagi bagi pejabar yang sudah memasuki periode kedua, tak perlu takur melakukan sesuatu, karena sebentar lagi sudah tidak menjabat. Dengan cara berfikir seperti ini, para wakil yang duduk di pemerintahan jadi seperti bermain bola. Satu masalah dioper ke tempat lain sampai nantinya tidak adaa yang bisa dioper lagi. Lagi-lagi kasus banjir, karena pemerintahan yang sekarang tidak bisa menangani, maka dilempar ke pemerintahan yang akan datang. Tinggal menunggu 5 tahun ke depan, masalah selesai.

Sebenarnya masih banyak masalah yang membuat aspirasi rakyat tidak terealisasikan. Oleh karena itu kita harus pandai-pandai dalam menghadapi masalah yang terjadi di Indonesia ini. Indonesia adalah negara demokrasi. Kita sampaikan aspirasi kita secara baik-baik. Walaupun nantinya terealisasikan, setidaknya kita sudah menyampaikannya kepada wakil-wakil kita yang duduk di pemerintahan.

Ada banyak cara menyampaikan pendapat atau aspirasi ini. Lewat demonstrasi misalnya. Cara ini cara yang paling lazim digunakan terlebih di Indonesia. Sudah banyak demonstrasi yang dilakukan semenjak awal reformasi sampai tahun 2010 ini. Namun sangat disayangkan sekali masih saja ada demo yang bersifat anarkhi. Yang lebih membuat miris lagi, tindakan anarkhi ini sering dilakukan oleh demonstran mahasiswa. Ini sungguh disayangkan sekali.

Pernah dalam satu acara TV swasta mengadakan wawancara kepada mahasiswa, kenapa bisa sampai anarkhi. Permasalahannya sederhana, para mahasiswa mengadakan demonstrasi tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada kepolisian setempat, sedangkan para demonstran menggunakan fasilitas jalan raya untuk melakukan demo. Tentu saja demo ini membuat macet jalan. Lalu siapa yang disalahkan? Sebagai pengguna jalan yang tidak tahu bila ada demo, banyak yang menyalahkan polisi.

Akhirnya polisi turun tangan dan membubarkan demonstran karena sudah membuat jalan raya macet dan memang tidak ada ijin sebelumnya. Demonstran tidak terima dan akhirnya bentrok. Itulah permasalahan umum yang sering terjadi. Penyebabnya sederhana. Apa itu? Para demonstran tidak meminta ijin terlebih dahulu. Kenapa tidak mau meminta ijin kepada Polisi? Ini banyak penyebabnya, salah satunya takut bila nanti minta ijin, tidak di ijinkan untuk berdemo. Sekali lagi saya tekankan, mereka takut bila nanti minta ijin, malah tidak diijinkan untuk berdemo!

Saya tidak habis berfikir, kenapa mereka yang sudah mahasiswa tetap berfilir seperti itu? Bukankah sudah diatur di dalam Undang-Undang bahwa rakyat diberi hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan cara yang diatur oleh Undang-Undang? Inilah cara yang dimaksud menurut hemat saya, yaitu meminta ijin terlebih dahulu bila ingin melakukan demo. Tapi ini sering dilupakan oleh para demonstran karena dianggap tidak penting. Padahal ini penting sekali! Bayangkan bila melakukan demo di jalan raya, jalan akan macet! Lalu apa yang dilakukan pendemo bila jalan sudah macet? Mereka mengalihkan dari jalan satu ke jalan lain tanpa koordinasi yang jelas, asal mengalihkan jalan karena memang mereka tidak professional di bidang itu. Dalam hal inilah, polisi yang professional di bidangnya. Untuk itulah peran polisi diperlukan. Jadi disinilah, kenapa bila kita ingin berdemo kita harus meminta ijin terlebih dahulu kepada polisi agar polisi bisa menyediakan tempat untuk berdemo dengan sebaik mungkin tanpa harus merugikan kepentingan orang lain.

 Sekarang, marilah kita mengetahui dahulu, sebenarnya, darimana akar demokrasi sesungguhnya? Kalau kita tinjau arti demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani, secara implisit bisa bisa kita artikan bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan dalam Negara. Namun, apakah mungkin rakyat memerintah secara langsung? Tentu tidak. Untuk itulah rakyat memberikan sebagian kekuasaan dan haknya kepada wakil-wakil rakyat. Rakyat memberikan sebagian hak dan kekuasaannya kepada penguasa bukan berarti rakyat kehilangan kekuasaannya. Rakyat tetap menjadi pemegang kedaulatan tertinggi. Sehingga dalam hal ini, memang benar perkataan Abraham Lincoln bahwa semua itu dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.

Mengutip pernyataan Pericles, seorang negarawan Athena, mengatakan bahwa seluruh warga Negara memiliki hak yang sama dalam hal politik. Hal itu benar karena Tuhan menciptakan manusia dengan hak yang sama. Namun teori ini sepertinya bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Indonesia. Missal saat menjelang sebelum Pemilu. Kampanye para kandidat sungguh banyak menghabiskan uang yang mungkin akan lebih baik jika uang tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat, hal tersebut akan lebih bijaksana (yang saya maksud bukan money politik).

Hal tersebut menyiratkan bahwa untuk menjadi calon presiden misalnya, atau anggota DPR,  harus menghabiskan uang dalam jumlah yang banyak. Saya menjadi khawatir bila nantinya kandidat tersebut benar-benar duduk di penguasa. Mungkin, nantinya penguasa tersebut akan mencari cara mengembalikan uang yang telah digunakan saat kampanye. Hal itu bisa mengarah ke KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) yang sangat sulit diberantas mengingat hal tersebut sudah begitu membudaya di Indonesia.

Seandainya ada kandidat yang kapable dalam menjadi presiden,  namun tidak memiliki biaya untuk kampanye, mungkin tidak bisa mengikuti pemilu karena akan kalah dalam persaingan dengan kandidat lain yang memiliki dana banyak untuk kampanye. Ini menjadi permasalahan karena kita kehilangan seorang calom pemimpin yang benar-benar akan mengembang amanah rakyat.

Sebenarnya, saya mempunyai usulan. Mengapa kita tidak mencontoh negara Perancis di tahun 1951 tentang kampanye pemilu? Di tahun 1946, diadakan pemilihan umum untuk menempati Dewan Perwakilan Nasional. Pemilihan diserahkan kepada rakyat Prancis. Sebelum pemilu diadakan, para kandidat dari setiap partai memulai kampanye. Kampanye tersebut tidak seperti di Indonesia, dengan menggelar panggung, lalu disuguhkan artis-artis seksi, penyanyi-penyanyi muda dan sebagainya.Tidak! Yang terjadi adalah kampanye dengan mengemukakan argumentasi di koran-koran, radio, majalah-majalah, poster-poster maupun selebaran. Mereka tampil dalam perdebatan, yang langsung disambut oleh rakyat dari mobil-mobil, kereta, di pojok-pojok jalan dan dalam pertemuan-pertemuan di daerah pedalaman.

Tak dapat disangkal bahwa banyak yang sudah memutuskan pilihannya sebelum kampanye dimulai. Tetapi, berjuta-juta orang lainnya diberi kesempatan untuk sampai pada keputusan mereka dengan mengandalkan apa yang dikatakan para kandidat, dan apa yang mereka janjikan (Richard M, Kethhum, 1955)

Kita tidak perlu malu kembali ke tahun 1940 an bila memang system demokrasi dalam pemilu sungguh baik dan bijaksana karena tidak menghambur-hamburkan uang. Selain itu siapapun yang ingin menjadi kandidat bisa kampanye dengan hak yang sama karena setiap kandidat diberikan kesempatan  yang sama dalam menyampaikan argumennya kepada masyarakat.

Mengutip lagi penyataan dari John dari Salisbury, seorang filsuf Inggris menyatakan bahwa setiap penguasa memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya. Peenyataan tersebut benar karena rakyat sudah memberikan amanah yang harus diemban kepada penguasa. Tapi yang kita lihat di Indonesiia, tetap saja ada yang seolah-olah ingin lepas tangan saat penguasa tersebut mendapat masalah. Misal kasus bank century,TKI di luar negeri,  kemana kasusnya sekarang? Padahal kasus tersebut menyangkut kehidupan rakyat banyak. Seharusnya pemerintah sebagai penguasa menindaklanjuti permasalah tersebut agar permasalahan tersebut tidak berlarut- larut dan terulang lagi di masa mendatang.

Sudah saatnya Indonesia berbenah diri mengenai demokrasi ini. Keluarkan pendapat secara demokratis seperti ang terdapat dalam Undang-Undang. Bagi para demonstran, berdemolah yang baik, jangan anarkhi. Demonstrasi adalah hal yang demokratis namun demo yang anarkhi bertentangan dengan demokrasi. Apa yang terjadi saat ini bukanlah sesuatu yang demokratis. Marilah kita kembali ke demokrasi yang benar-benar mensejahterakan rakyat, jangan membuat rakyat bingung. Sebenarnya Indonesia mampu untuk melaksanakan demokrasi walaupun mempunyai jumlah penduduk yang cukup banyak. Bila penguasa konsisten, Indonesia di masa depan akan benar-benar maju tidak hanya dari segi pembangunan, namun dari segi nilai dan moral juga.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Kesimpulan  yang dapat diambil  adalah Indonesia mampu untuk menerapkan demokrasi walaupun dengan banyak hambatan. Namun, hambatan itu akan dapat diatasi bila semua warga negara konsisten untuk benar-benar menerapkan nilai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu para penguasa harus memperhatikan aspirasi rakyatnya. Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dalam berpolitik. Dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa penguasa mempunyai tanggung jawab terhadap rakyatnya.

2. SARAN

Untuk pemerintah, sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi rakyatnya, jangan hanya mementingkan pribadi dan golongan, karena tugas pemimpin adalah menjaga amanah dari rakyat. Realisasikan janji-janji selama kampanye. Selain itu, pemerintah haruslah bersikap demokratis dalam segala bidang.

Untuk semua warga Negara, Indonesia khususnya, terapkanlah niai-nilai demokratis dalam kehidupan sehari-hari, jangan bertindak anarkhi, karena itu bertentangan dengan nilai-nilai demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

M. Ketchum, Richard.2004.Pengantar Demokrasi. Niagara: Yogyakarta