RESUME
PENDIDIKAN NASIONAL (HISTORY)
Tugas ini
disusun untuk memenuhi
salah satu
tugas Mata Kuliah Pendidikan Nasional (History)
Disusun
oleh:
Rizqi
Munandar
NIM
10108241082
Kelas II C
PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2011
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................................... i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii
PENDIDIKAN
NASIONAL DARI ZAMAN HINDHU-BUDHA SAMPAI ZAMAN
REFORMASI
1.
Pendidikan pada Zaman
Hindu-Budha ........................................................... 1
2.
Pendidikan pada Zaman
Kerajaan Islam.......................................................... 1
3.
Sistem Pendidikan di Indonesia
Periode VOC (1596-1799)............................ 2
4.
Sistem Pendidikan di Indonesia pada
Zaman Pemerintahan Belanda
(Sebelum Politik Etis)....................................................................... 3
5.
Sistem Pendidikan pada Masa Politik
Etis............................................ 4
6.
Pendidikan Zaman Penjajahan Jepang.................................................. 5
7.
Pendidikan pada Masa Awal
Kemerdekaan Tahun 1945-1950................ 6
8.
Pendidikan pada Masa 1950-Orde Baru................................................ 7
9.
Sistem pendidikan Indonesia pada
Masa Orde Baru (1966-1998) ........... 10
10.
Sistem Pendidikan di Indonesia pada
Masa Reformasi-Sekarang............. 12
REFERENSI
PENDIDIKAN NASIONAL DARI ZAMAN HINDU-BUDHA SAMPAI ZAMAN REFORMASI
I.
Pendidikan pada Zaman Hindu-Budha
A. Sistem
Pendidikan dan Pengajaran
Hinduisme yang ada di Indonesia adalah
syiwaisme yang hidup berdampingan dengan budhisme kerena adanya sinkretisme (keyakinan yang menyatukan
satu syiwa dari Hindu dan Budha yang maha tinggi). Bhineka Tunggal Ika
merupakan perwujudan dari sinkretisme. Dalam hinduisme dikenal dengan sistem
kasta. Namun, di Indonesia tidak terlalu mencolok dalam penerapannya.
Sistem pendidikan pada akhir abad
kerajaan Hindu tidak dijalankan secara besar-besaran tapi dilakukan oleh ulama
guru kepada siswa dalam jumlah terbatas di padepokan. Pendidikan dasar sampai
tinggi dipegang oleh kaum ulama. Pendidikan tidak dilakukan secara formal. Kurikulum
juga belum ada. Pendidikan kejuruan dan keterampilan secara turun temurun
dilakukan oleh masing-masing kasta.
II.
Pendidikan pada Zaman Kerajaan Islam
A. Sistem
Pendidikan dan Pengajaran
1. Pendidikan
di Langgar
Tujuannya suatu saat murid dapat selesai
membaca atau lebih tepatnya melagukan menurut irama tertentu seluruh isi
Al-Qur’an. Sistem pembayaran tidak dipungut uang sekolah tapi orangtua boleh
memberi benda-benda in natura. Hubungan
antara guru dan murid berlangsung terus meski murid meneruskan ke jenjang yang
lebih tinggi.
2.
Pendidikan Pesantren
Para santri yaitu murid-murid yang
belajar diasramakan dalam suatu komplek yang dinamakan pondok yang dibangun oleh guru atau kyai. Pelajaran utama adalah
dogma keagamaan (usuludin) dasar
kepercayaan dan keyakinan Islam serta fikih yaitu kewajiban yang harus
dilakukan bagi pemeluk Islam. Ini dikenal dengan rukun Islam.
3.
Pendidikan Madrasah
Didirikan pertama kali oleh Nizam el
Mulk (Menteri di Arab pada abad ke-2) dengan mengadakan pembaruan pendidikan
yang semula murni teologi ditambah dengan ilmu dunia, astrologi, dan
obat-obatan.
4.
Peralihan dari Sistem Pendidikan dan
Pengajaran Hindu ke Islam
-
Umumnya berlangsung dengan damai dan
tenang
-
Ketika Islam datang, pengaruh Hindu
masih kuat dan mengakar.
III.
Sistem Pendidikan di Indonesia
Periode VOC (1596-1799)
v Tujuan
sekolah adalah penyebaran agama, yang diajarkan membaca Al Kitab, menyanyi
masmur dan ajaran agama Kristen, menulis dan berhitung.
v Secara
yuridis formal, tujuan pendidikan dalam peraturan persekolahan yang dikeluarkan
pada tahun 1684 menetapkan bahwa, ”... murid-murid kelas satu sanggup
dipekerjakan pada pemerintahan dan gereja” (IJ Brugmans dalam Said dan Affan,
1987).
v Bahasa
pengantar di sekolah yaitu bahasa Melayu.
v Sekolah
Partikelir (sekolah untuk orang-orang Cina) tidak diadakan oleh Belanda
sehingga orang-orang Cina mengadakan sendiri. Untuk mendirikan, ijin Belanda
terlebih dahulu.
v Secara umum
sistem pendidikan pada masa VOC dapat digambarkan sebagai berikut:
-
Pendidikan Dasar
-
Sekolah Latin
-
Seminarium Theologicum (Sekolah
Seminari)
-
Academie der Marine (Akademi Pelayanan)
-
Sekolah Cina
-
Pendidikan Islam
v Masalah-masalah
pendidikan selama periode VOC:
-
Ada perbedaan dalam penyelenggaraan
pendidikan (sistem dualisme)
-
Pendirian sekolah yang tidak merata
-
Kesedihan bagi agama Kristen
Katolik, karena VOC mengusir paderi-paderi dan gereja-gereja. Oleh karena itu,
sekolah-sekolah Katolik ditutup.
IV.
Sistem Pendidikan di Indonesia pada
Zaman Pemerintahan Belanda (Sebelum Politik Etis)
v Beberapa
prinsip yang diambil pemerintah Belanda sebagai dasar kebijakan dalam bidang
pendidikan:
-
Menjaga jarak dan tidak memihak
salah satu agama tertentu
-
Digunakan untuk mendukung pemerintah
Belanda
-
Sistem pendidikan diatur menurut
perbedaan lapisan sosial
-
Pendidikan diarahkan untuk
melahirkan kelas elit demi mendukung supremasi politik dan ekonomi pemerintah
Belanda
v Pendidikan
bagi anak Belanda
Prinsip yang
dijadikan pegangan tercantum di Statuta 1818 bahwa, “sekolah-sekolah harus
dibuka di setiap tempat bila diperlukan oleh penduduk Belanda dan diijinkan
oleh keadaan.”
v Pendidikan
bagi anak Indonesia
-
PP tahun 1854 menginstruksikan
Gubernur Jendral untuk mendirikan sekolah tiap kabupaten bagi anak pribumi.
-
PP tahun 1863 mewajibkan Gubernur
Jendral untuk mengusahakan terciptanya situasi yang memungkinkan penduduk
bumiputera menikmati pendidikan.
v Penyelenggaraan
Pendidikan Sebelum Politik Etis 1898
-
Kurikulum
Ø Sekolah
rendah sebelum 1892 tidak mempunyai kurikulum yang uniform
Ø Empat
pelajaran yang diharuskan yaitu membaca, menulis, bahasa, berhitung
Ø Bahasa
pengantar: bahasa Melayu
-
Fasilitas
Gedung
sekolah tidak serasi, terlampau kecil, kurang penerangan dan ventilasi, lembab
dan sering bocor. Kadang pendopo digunakan untuk sekolah.
-
Buku pelajaran
Kitab Edja
dan Batja oleh F.A. Luitjes (terbitan pertama, 1981), 23 halaman
-
Guru-guru
Tidak ada
syarat khusus untuk profesi guru, mutu pendidikan rendah, banyak murid.
v Inspeksi
Dilaksanakan
oleh Hoofd Commissie, Komisi Pusat, dibantu oleh Komisi Sekolah Setempat.
v Penerimaan
dan jumlah murid
-
Prioritas untuk laki-laki, sebagian
kecil anak pribumi saja, memberikan prioritas kepada anak-anak priyayi untuk
memenuhi kebutuhan akan pegawai.
-
Indisch Staatblad 1893 nomor 125,
membagi sekolah pribumi menjadi dua bagian:
Ø Sekolah-sekolah
kelas I untuk anak-anak priyayi dan kaum terkemuka
Ø Sekolah-sekolah
kelas II untuk rakyat jelata
V.
Sistem Pendidikan pada Masa Politik
Etis
A.
Prinsip yang digunakan pemerintah
Belanda sebagai dasar kebijakannya di bidang pendidikan:
1.
Tidak memihak salah satu agama
tertentu
2.
Anak didik kelak digunakan untuk
mendukung kepentingan kolonial
3.
Sistem pendidikan diatur menurut
perbedaan lapisan sosial
4.
Pendidikan diarahkan untuk mendukung
supremasi politik dan ekonomi Belanda
B.
Tujuan pendidikan
Memenuhi
keperluan tenaga buruh kasar untuk Belanda, tenaga administrasi, tenaga tehnik,
tenaga pertanian yang diangkat sebagai pekerja kelas dua/tiga.
C.
Sistem pendidikan pada masa politik
etis
Dalam
stratifikasi resmi dinyatakan bahwa penduduk dibagi ke dalam 4 golongan:
1.
Golongan Eropa
2.
Golongan yang dipersamakan dengan
Eropa
3.
Golongan Bumiputera
4.
Golongan yang dipersamakan dengan
Bumiputera
D.
Pada tahun 1920, mengalami revisi
sebagai berikut:
1.
Golongan Eropa, Golongan Bumiputera,
Golongan Timur Asing
E.
Pendidikan Dasar/Pendidikan Rendah (Larger Onderwijs), meliputi:
1.
Sekolah dengan pengantar bahasa
Belanda => ELS, HCS, HIS
2.
Sekolah dengan pengantar bahasa
daerah:
a.
Sekolah Bumiputera kelas II
b.
Sekolah Desa
c.
Sekolah Lanjutan
3.
Sekolah peralihan
F.
Pendidikan Lanjutan meliputi:
1.
Pendidikan Umum => MULO, AMS, HBS
2.
Pendidikan Kejuruan
G.
Pendidikan Tinggi
1.
Sekolah Teknik Tinggi
2.
Sekolah Hakim Tinggi
3.
Pendidikan Tinggi Kedokteran
(STOVIA)
VI.
Pendidikan Zaman Penjajahan Jepang
A.
Tujuan Pendidikan Penjajahan Jepang
1.
Pemberdayaan bangsa Indonesia untuk
perburuhan, dan membantu kepentingan Jepang (perang)
2.
Menyediakan tenaga kerja gratis
disebut ‘romusha’ dan prajurit perang
3.
Pendidikan untuk men-Jepangkan
Indonesia, lewat usaha indoktrinasi
B.
Lembaga Pendidikan Zaman Penjajahan
Jepang
1.
Jenis Persekolahan
Sekolah-sekolah
yang ada dalam zaman penjajahan Jepang yaitu:
a.
Sekolah Dasar/Sekolah Rakyat =>
“Kokumin Gakko”
b.
Sekolah Menengah Tingkat Pertama
(SMTP) => “Shouto Chu Gakko”
c.
Sekolah Kejuruan Menengah
d.
Jenjang sekolah di atasnya bagi
kelanjutan SMTP adalah:
ü Sekolah
Menengah Tinggi = SMA
ü Sekolah
Tehnik Menengah
ü Sekolah
Pelayaran Tinggi
e.
Perguruan Tinggi
2.
Sistem Pendidikan
Ada tiga
tingkatan, yaitu:
a.
Pendidikan Dasar Enam Tahun
b.
Pendidikan Menengah Enam Tahun
c.
Pendidikan Tinggi
VII.
Pendidikan pada Masa Awal
Kemerdekaan Tahun 1945-1950
A.
Sistem persekolahan
1.
Pendidikan rendah
2.
Pendidikan guru
3.
Umum
4.
Kejuruan, dan
5.
Pendidikan tinggi
B.
Penyediaan kesempatan belajar
Untuk
memperluas kesempatan belajar, yakni dengan cara:
1.
Manambah jumlah Sekolah Rakyat (SR)
2.
Mengubah SR tiga tahun menjadi SR
enam tahun secara berangsur-angsur
3.
Memperbaiki tingkat dan mutu
pendidikan
Untuk
memberantas buta huruf, dibentuk Bagian Pendidikan Masyarakat, dengan tugas:
a.
Memberantas buta huruf
b.
Menyelenggarakan kursus
pengetahuan umum
c.
Mengembangkan perpustakaan rakyat
C.
Mutu Pendidikan
1.
Kekurangan guru
2.
Jenis-jenis pendidikan guru:
a.
Sekolah Guru C, 2 tahun setelah
Sekolah Dasar
b.
Sekolah Guru B, 4 tahun setelah
Sekolah Dasar
c.
Sekolah Guru A, 6 tahun setelah
Sekolah Dasar
D.
Kurikulum
1.
Ada pembentukan Panitia Penyelidik
Pengajaran:
a.
Mengurangi pendidikan pikiran
(doktrin)
b.
Menghubungkan isi pelajaran dengan
kehidupan sehari-hari
c.
Memberikan perhatian terhadap
kesenian
d.
Meningkatkan pendidikan watak
e.
Meningkatkan pendidikan jasmani
f.
Meningkatkan kesadaran bernegara dan
bermasyarakat
2.
Pada tahun 1946, Menteri Pendidikan,
Pengajaran, dan Kebudayaan, mengeluarkan pedoman bagi guru-guru yang memuat
sifat-sifat kemanusiaan dan kewarganegaraan sebagai dasar pengajaran dan
pendidikan di Republik Indonesia.
3.
Rencana pelajaran SR 1947, memuat 2 unsur
pokok yakni daftar jam pelajaran atau struktur program serta garis-garis besar
program pengajaran. Tidak ada dasar, tujuan, dan asas pendidikan.
4.
Rencana pelajaran 1947 membedakan 3
macam struktur program, yaitu:
a.
Struktrur program SR yang
menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah
b.
Struktrur program SR yang
menggunakan bahasa pengantar bahasa Indonesia
c.
Struktrur program SR yang
diselenggarakan sore hari
VIII.
Pendidikan pada Masa 1950-Orde Baru
v Dasar
pendidikan di Indonesia tahun ini berlandaskan Pancasila
A.
Sistem persekolahan
Ø Sekolah
untuk pendidikan guru:
1.
Sekolah guru B selama 4 tahun dan
Sekolah Guru Pendidikan Jasmani (SGPD) untuk SD
2.
Sekolah guru A dan Pendidikan Guru
Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) untuk SMP/SGB/ST
3.
Kursus B1 dan B2 untuk guru SMA/SGA/SGPD.
Pada tahun
1954, didirikan perguruan tinggi pertama untuk pendidikan guru, yaitu Perguruan
Tinggi Pendidikan Guru (PTPG)
Ø PTPG
dimasukkan ke dalam Universitas sebagai Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
(FKIP)
Ø Pada tahun
1962, didirikan Institut Pendidikan Guru (IPG)
Ø Pada tanggal
3 Januari 1963, Keppres No.3 Tahun 1963, sistem persekolahan menggunakan
jenjang:
a. TK
b. SR
c. SLTP =>
SMP, SMEP, SKKP, ST
d.SLTA =>
SMA, SMEA, SKKA, STM, SPG
e. PT, dapat
berbentuk universitas, Institut, Akademi atau Sekolah Tinggi
1)
Sarjana Muda, 3 tahun
2)
Sarjana, 5 atau 7 tahun
Ø
Penyediaan kesempatan belajar
Bagi setiap
golongan, tanpa membedakan jenis kelamin (asalkan memenuhi syarat)
Ø
Sarana dan prasarana
a.
Jumlah gedung masih sedikit,
pembangunan gedung mengalami hambatan
b.
Pada tahun 1950, penerbitan buku
dipakai secara seragam di seluruh Indonesia
c.
Pada tahun 1965, penggunaan
alat-alat laboratorium dan alat peraga untuk SMP atau SMA
Ø
Partisipasi pendidikan swasta
Sekolah
swasta bercirikan agama seperti
Muhammadiyah, Ma’arif, Kristen, Katholik
Ø
Pendidikan Masyarakat
a.
Kursus Penilik Pendidikan Masyarakat
b.
Kursus Penjenjang Pendidikan
Masyarakat
c.
Kursus Pengasuh Pendidikan
Masyarakat
d.
Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat
e.
Pusat Latihan Pendidikan Masyarakat
Kewanitaan
f.
Pusat Penyelidikan dan Latihan
Nasional Pendidikan Masyarakat
Ø
Mutu Pendidikan
a.
Kekurangan guru
b.
Anggaran Pemerintah Pusat untuk
pendidikan, sebesar 5,6%
Ø
Kurikulum
ü Kurikulum 1950,
berubah menjadi kurikulum 1958, diperbaharui menjadi kurikulum 1964, lalu
berubah menjadi kurikulum 1968
ü Kurikulum SD
§ Pada tahun
1951 sampai tahun 1968/1969, mengalami 2 kali perubahan kurikulum, yaitu 1964
dan 1968
§ Mulai tahun
ajaran 1966/1967, ada 3 macam nilai, yaitu nilai prestasi, rata-rata kelas, dan
usaha untuk mencapai prestasi
ü Kurikulum
SMP
§ Terjadi
perubahan kurikulum, yaitu 1962 dan 1967
§ Pada tahun
1962, kurikulum SMP disusun menjadi 4 kelompok:
1)
Kelompok Dasar
2)
Kelompok Cipta
3)
Kelompok Rasa/Karsa
4)
Kelompok Krida
§ Pada tahun
1967, rencana pendidikan dikelompokkan menjadi:
1)
Kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila
2)
Kelompok Pembinaan Pengetahuan Dasar
3)
Kelompok Pembinaan Kecakapan Khusus
ü Kurikulum
SMA
§ Mengalami 4
kali perubahan, yaitu 1952, 1961, 1964, dan 1968
§ Kurikulum
1964 (kurikulum Pancawardana)
ü Kurikulum
Sekolah Kejuruan
§ Pengembangan
kurikulum pendidikan menengah kejuruan secara intensif baru dilaksanakan antara
tahun 1964 sampai 1968. Pada tahun 1967 disusun kurikulum baru yaitu kurikulum
1968.
§ Kurikulum
sekolah kejuruan 1968 yang dilaksanakan pada tahun 1968 adalah kurikulum untuk
SKKP, SKKA, dan SMEA dilaksanakan tahun 1969.
Khusus
sekolah kesenian, yaitu SSRI, SMIND, dan KOKAR, dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Kebudayaan.
ü Kurikulum
Sekolah Keguruan
§ Pada tanggal
31 Juli 1961, SGB dihapus.
§ Pada tanggal
1 Agustus 1958, SGA diubah menjadi SPG dan SGPD diubah menjadi SGO
§ Sesuai
dengan perubahan SGA menjadi SPG dan diikuti dengan pengintegrasian SGTK ke
SPG, kurikulum SPG mengacu pada kedua program tersebut, yaitu lulusan SPG dapat
mengajar di SD khususnya untuk mata pelajaran olahraga/pendidikan jasmani dan
tidak mengajar di SMTP.
§ Adanya
perubahan dan pengalihfungsian sekolah-sekolah keguruan tersebut menyebabkan
diperbaharuinya kurikulum sekolah keguruan.
IX.
Sistem pendidikan Indonesia pada
Masa Orde Baru (1966-1998)
A.
Latar belakang lahirnya Orde Baru
PKI dituding
sebagai dalang dalam gerakan 30 September 1965. Setelah penumpasan PKI, pada
tanggal 12 Januari 1960 Front Pancasila mengajukan Tritura. Tanggal 21 Februari
1966 Presiden Soekarno mengumumkan perubahan kabinet. Selanjutnya tanggal 20
Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada
Soeharto.
B.
Dasar hukum pendidikan Orde Baru
1.
Ketetapan MPRS No. XXVII/MPRS/1966
bab II pasal 3
2.
Ketetapan MPRS No. IV/MPRS/1973
3.
TAP MPR No. IV/MPR/1978
4.
TAP MPR No. II/MPRS/1983
5.
UUD 1945 Bab XII Pasal 31 ayat 1 dan
2 tentang masalah-masalah pokok pendidikan
6.
UU No. 4 tahun 1950 Jo UU No 12
tahun 1954 tentang dasar-dasar pendidikan di sekolah
7.
Pembukaan UUD 1945
8.
Ketetapan MPR RI No. II/MPR/1978
tentang P4
9.
UU No. 2 tahun 1989
C.
Peningkatan Mutu Pendidikan Umum
1.
Peningkatan Mutu Guru
a.
Penataan ulang terhadap sistem
pendidikan guru pra-jabatan
b.
Penataran untuk meningkatkan mutu
guru
2.
Peningkatan Mutu Kurikulum
D.
Penyelenggaraan Program Pembangunan
Pendidikan
1.
Perluasan dan pemerataan kesempatan
pendidikan
2.
Peningkatan mutu pendidikan
E.
Kurikulum pada Masa Orde Baru
1.
Kurikulum 1968
Diarahka
pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan
fisik yang sehat dan kuat.
a.
Kurikulum SD
1) Prinsip
umum: integritas, kontinuitas, sinkronisasi
2) Prinsip umum
pembinaan kurikulum: isi, didaktik, evaluasi menyeluruh
3) Tiga
kelompok kurikulum:
a)
Kelompok pembinaan jiwa Pancasila
b)
Kelompok pembinaan pengetahuan dasar
c)
Kelompok pembinaan kecakapan dasar
b.
Kurikulum SMP
1) Kelompok
pembinaan Pancasila
2) Kelompok pembinaan
pengetahuan dasar
3) Kelompok
pembinaan kecakapan khusus
c.
Kurikulum SMA
Tujuan:
1) Membentuk
manusia Pancasila sejati
2) Mempersiapkan
peserta didik memasuki perguruan tinggi
3) Memberikan
dasar keahlian umum
4) Penjurusan
SMA disederhanakan menjadi dua jurusan, yaitu jurusan sastra sosial budaya dan
jurusan ilmu pasti pengetahuan alam
d.
Kurikulum Sekolah Kejuruan
Karakteristik:
1) Disiapkan
untuk memasuki dunia kerja
2) Titik berat
ditekankan pada materi pelajaran
3) Orientasi
pengajaran pada guru
4) Komunikasi
pengajaran hanya satu arah
2.
Kurikulum 1975
a.
Menganut pendekatan PPSI (Prosedur
Pengembangan Sistem Instruksional)
b.
SMP, dibagi menjadi 3 kelompok:
Pendidikan
Umum, Kesenian, dan Akademis
3.
Kurikulum 1984
Secara umum
dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 diantaranya adalah:
a.
Terdapat beberapa unsur dalam GBHN
1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar menengah
b.
Terdapat ketidakserasian antara
materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik
c.
Terdapat kesenjangan antara program
kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah
d.
Terlalu padatnya isi kurikulum yang
harus diajarkan hampir di setiap jenjang
4.
Kurikulum 1994
a.
Dilaksanakan sesuai dengan UU No. 2
tahun 1989
b.
Pelaksanaan kurikulum
Penyelenggaraan
pembiyaaan SD adalah kewajiban pemerintah propinsi dan orangtua dengan bantuan Pemda tingkat II
F.
Hambatan Pemerataan Pendidikan pada
Masa Orde Baru
1.
Keragaman lokasi masyarakat di
seluruh wilayah Indonesia
2.
Biaya pendidikan
X.
Sistem Pendidikan di Indonesia pada
Masa Reformasi-Sekarang
A.
Tantangan Pendidikan
Ciri dan
tantangan pendidikan abad je 21, sebagai berikut:
1.
Ketegangan antara global dan lokal
2.
Ketegangan antara universal dan
individual
3.
Ketegangan antara tradisi dengan
kemoderatan
4.
Ketegangan antara
pertumbuhan-pertumbuhan jangka panjang dengan jangka pendek
5.
Ketegangan antara perlunya kompetisi
dengan kesamaan kesempatan
6.
Ketegangan antara perluasan
pengetahuan dengan kemampuan manusia untuk mencernanya
7.
Ketegangan antara spiritual dengan
material
B.
Visi dalam menghadapi tantangan abad
ke-21
1.
Visi menurut komisi internasional
tentang pendidikan untuk abad ke 21 UNESCO adalah sebagai berikut:
a.
Dari masyarakat lokal menuju ke
sebuah masyarakat dunia
b.
Dari kohesi sosial menuju
partisipasi demokrasi
c.
Dari pertumbuhan ekonomi menuju
perkembangan manusia
2.
Empat pilar belajar
Pendidikan
seumur hidup didasarkan pada empat pilar belajar, yaitu:
a.
Belajar untuk mengetahui
b.
Belajar untuk berbuat
c.
Belajar untuk hidup bersama
d.
Belajar untuk menjadi dirinya
sendiri
C.
Prinsip-prinsip pendidikan =>
pendidikan seumur hidup
D.
Arah Perkembangan Pendidikan
1.
Pendidikan Sekolah Dasar
2.
Pendidikan Menengah
3.
Pendidikan Universitas
E.
Landasan Futularistik
Bentuk dan
Sifat Pengkajian
1.
Pengkajian kebijakan pendidikan
2.
Pengkajian untuk menemukan
alternatif-alternatif pendidikan dan implementasinya
3.
Upaya pemaduan cita-cita
internasional dengan cita-cita nasional
F.
Sistem Pendidikan Nasional pada Masa
Reformasi
Dampak
positif:
Menerapkan
kurikulum 2004, MBS, Komite Sekolah, dan KTSP
Dampak
negatif:
Biaya
semakin mahal, arah pendidikan tidak jelas, dan tidak adanya lembaga persatuan
orangtua murid dan guru.
G.
Sistem Pendidikan Setelah
Reformasi-Sekarang
1.
Adanya Renstra Pendidikan Nasional
2005-2009
2.
Adanya Renstra Pendidikan Nasional
2010-2014
3.
Adanya Sisdiknas yaitu UU No 20
Tahun 2003
H.
Kualitas Guru
1.
Ditingkatkan dengan adanya UU No. 14
Tahun 2005, untuk meningkatkan profesi guru
2.
Mempunyai ijazah sekurang-kurangnya
ijazah S-1
I.
Pendidikan pada Masa
Reformasi-Sekarang
1.
Anggaran pendidikan 20% dari APBN
2.
Adanya tunjangan untuk guru
3.
Adanya Pendidikan Profesi
***
REFERENSI
Kumpulan
Presentasi Mata Kuliah Pendidikan Nasional Kelas II C PGSD Kampus III UNY
Catatan
Selama Proses Perkuliahan
Postingan
 - Resume Pendidikan Nasional){kind=link}
0 Komentar